Pertemuan Presiden Soeharto dan PM Fukuda di Jakarta (dok:SaudaraTua)

Pertemuan Presiden Soeharto dan PM Fukuda di Jakarta (dok:SaudaraTua)

Dapat dikatakan tak ada negara lain di Asia Pasifik yang terpaksa harus memikul beban sejarah seberat apa yang harus dipikul Jepang pasca Perang Dunia II. Jepang memang telah mengobrak-abrik hampir seluruh kawasan Asia Pasifik sebelum dan selama berlangsungnya perang dunia. Dan sebagai imbasnya, Negeri Matahari Terbit kerap dicurigai oleh para tetangganya tiap kali mereka hendak mengeluarkan kebijakan luar negerinya. Hubungan yang terpaksa kurang harmonis dengan sesama negara Asia Timur inilah, yang kemudian membawa Jepang untuk lebih jauh menjangkau ke selatan, yaitu ke kawasan Asia Tenggara dengan berbekal panji Fukuda Doctrine (Doktrin Fukuda) pada 1977.

Adalah PM Jepang, Takeo Fukuda, yang pada tur keliling ASEAN pada 1977 melamparkan wacananya bahwa Jepang akan berkomitmen penuh dalam perdamaian dunia dan berjanji tidak akan menyalahgunakan kekuatan militernya lagi untuk keperluan perang. Fukuda lantas mengatakan bahwa Asia Tenggara adalah mitra terpenting Jepang dalam misi pembangunan bersama di kawasan Asia Pasifik. Fukuda juga menambahkan bahwa kerjasama antara Jepang dan Asia Tenggara akan selalu berpatokan pada equal partnership atau prinsip kesetaraan dan lebih menekankan pada hubungan “dari hati ke hati”. Inilah yang kemudian umum dikenal dengan nama Fukuda Doctrine.

Pada tur Asia Tenggaranya ini PM Takeo Fukuda menyempatkan berkunjung ke Indonesia mulai tanggal 12 sampai 14 Agustus 1977. Pada kesempatan itulah PM Fukuda melakukan pertemuan intens dengan Presiden Soeharto. Kedua pemimpin ini membahas bermacam bidang kerjasama antara Jepang dan Indonesia yang meliputi: pertumbuhan ekonomi, perdagangan, sosial budaya, bahkan juga kebijakan politik negara. Atas sikap Fukuda yang dianggap selalu dan sangat bersahabat dengan Indonesia, maka ia pun kemudian dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipura Kelas I, oleh pemerintah Indonesia.

Banyak pihak yang percaya bahwa kemunculan Fukuda Doctrine salah satunya adalah sebagai dampak dari hubungan Jepang yang kurang harmonis dengan para tetangganya, terutama China dan Korea Selatan. Oleh karena itulah Jepang mati-matian berusaha mengambil hati dan kepercayaan komunitas ASEAN untuk melindungi keberlangsungan kepentingan nasional Jepang di masa yang akan datang.

Untungnya perasaan anti-Jepang pasca Perang Dunia II yang muncul di masyarakat Asia Tenggara terbilang tak terlampau kuat jika dibandingkan dengan masyarakat Asia Timur. Memang untuk Indonesia sendiri di awal tahun 1974 pernah muncul demonstrasi besar yang dikenal dengan peristiwa Malari (15/01/74). Namun semua itu dapat dipulihkan dan sukses diredam oleh pemerintah lokal, dan poin pentingnya adalah peristiwa tersebut lebih mengacu kepada masalah ekonomi, bukan menyangkut kasus beban sejarah Jepang pada perang dunia. Hal ini berbeda dengan China dan Korea Selatan yang terus berkutat pada permasalahan jugun ianfu (wanita penghibur masa perang), sengketa wilayah, konsep penulisan buku pelajaran sekolah tentang sejarah Jepang masa perang, dan keberadaan Kuil Yasukuni (kuil pemakaman para pahlawan Jepang selama Perang Dunia II). Di mana semua kasus di atas tak pernah muncul dengan cukup kuat pada publik Asia Tenggara.

Semangat dari Fukuda Doctrine telah menjadikan Jepang selalu bertindak sebagai negara kreditor terbesar untuk Asia Tenggara terutama di Indonesia, sebagai negara terluas dan negara yang memiliki sumber daya alam terbesar di kawasan ini. Hingga kini sudah tak terhitung lagi jumlah  proyek pembangunan di Indonesia yang bekerjasama dengan Jepang. Dan Jepang sendiri pun hingga detik ini secara teratur selalu mendapat suplai energi dan aneka bahan mentah dari Indonesia dan negara Asia Tenggara yang lain.(st)

(oryza aditama / http://www.saudaratua.wordpress.com)